Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, ada tiga (3) kegiatan dalam rakor ini. Pertama, evaluasi anggaran tahun 2023. Kedua, pelaksanaan APBD tahun 2024. Ketiga, persiapan APBD tahun 2025.
APBD 2024 perlu dipersiapkan dengan baik. Maka untuk pekerjaan fisik, OPD harus segera melakukan lelang pada Februari. Sementara persiapan penganggaran untuk APBD tahun 2025 juga harus berjalan.
"Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita, mulai dari evaluasi 2023, pelaksanaan 2024 dan menyongsong ABPD di 2025," ujarnya.
Sementara itu, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kemendagri, Hilman Rosada menjelaskan, perencanaan keuangan daerah merupakan hal yang berkaitan dengan uang, namun tidak melulu tentang keuangan.
Saat ini, keuangan murni berkaitan dengan proyeksi dan dampak. Untuk itu membutuhkan perencanaan yang tepat. Prinsip penyusunan APBD ialah, disusun sesuai proyeksi dan diikuti terlebih dulu atas kematangan kebutuhan.
"Kebutuhan ini diperuntukkan pelaksanaannya dalam penyelenggaran urusan. Urai kebutuhan dan pastikan lokasi hingga itemnya sesuai dan terperinci," katanya.
Hadir asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat, serta tamu undangan lainnya. [Redho]
Posting Komentar