Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kabupaten Jombang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2025 telah dimulai pada hari ini Senin (29/01/2024).
Seluruh unsur, baik dari DPRD Kabupaten Jombang, Kepala Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Jombang, Camat dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, perwakilan dari organisasi perempuan dan kemasyarakatan, para Kepala Desa, delegasi desa, kepala UPTD, Kepala Sekolah hadir pada acara tersebut.
Di Kecamatan Diwek kegiatan Musrenbang di laksanakan di Kebun Buah Desa Kedawong. Ditengah kebun anggur rangkaian acara diawali dengan tarian Remo sebagai ucapan selamat datang.
Disampaikan oleh Pj Bupati Jombang Sugiat, bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa permasalahan dan isu strategis daerah yang masih memerlukan prioritas penanganan di tahun 2025, telah dirumuskan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025, yakni Peningkatan kualitas SDM, pemenuhan layanan dasar dan kehidupan yang harmonis, peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata guna menunjang prioritas pembangunan serta untuk lebih menjamin terakomodasinya usulan masyarakat maka ditetapkan dalam kebijakan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK).
"Kami berharap adanya program pagu indikatif kewilayahan ini, pembangunan kewilayahan di Kabupaten Jombang dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan mampu untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dengan aspirasi kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Pj Bupati Jombang Sugiat menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan Kabupaten Jombang yang lebih baik, maju, dan berdaya saing perlu dukungan dari semua pihak, terutama Kecamatan dan Desa untuk terus mendukung dan mensinergikan pembangunan.
Pj Bupati Jombang juga menyinggung terkait persoalan kenaikan PBB P2.
"Masyarakat tidak perlu cemas. Segala keberatan dengan adanya kenaikan PBB P2 bisa dilakukan pembetulan. Masih ada ruang untuk pembetulan, verifikasi ulang NJOP, termasuk yang salah bisa diverifikasi langsung," tutur Pj Bupati Jombang Sugiat.
"Segala persoalan Saya minta dengan sigap untuk diselesaikan termasuk terkait perbaikan jaringan. Bapenda Jombang juga telah sigap dengan membuka 10 cashier untuk melayani antrian yang panjang. Pelayanan pembayaran PBB P2 sudah berjalan normal", tegasnya.
"Saya telah meminta Kepala Bapenda untuk membuka pelayanan pengaduan masyarakat bagi yang merasa keberatan atas kenaikan PBB-P2, masyarakat tidak perlu cemas", tambahnya.
"Melalui Forum Musrenbang ini, Saya berharap dapat menghasilkan masukan, usulan maupun saran-saran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (redho)
Posting Komentar