Hal itu disampaikan keduanya saat kampanye akbar di GOR Sidoarjo, Jawa Timur .
Puan menegaskan pada seluruh kader yang hadir, bila ingin menang, jangan takut kalau ada intimidasi.
“Jadi, jangan ada yang takut. Semuanya 'banteng-banteng' warga Jatim jangan takut diintimidasi. Jangan takut tidak boleh pilih tiga, semuanya pilih tiga sampai waktunya,” tegas Ketua DPR RI tersebut.
Sementara Ganjar mengaku menerima laporan bahwa sejumlah kepala daerah hingga kepala desa mulai menerima intimidasi jelang Pilpres 2024.
"Saya dapat laporan kalau kepala daerah hingga kepala desa mulai dihubungi lewat telepon. Bahasanya jangan terlalu kenceng," katanya.
Ganjar tidak menjelaskan detail siapa yang menghubungi kepala daerah dan kepala desa dan maksud pesan yang disampaikannya.
Mantan Gubernur Jateng tersebut meminta siapa pun kepala daerah yang merasa menerima intimidasi melapor ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) disertai buktinya.
"Kita mau Pemilu ini berlangsung jujur dan adil tanpa ada intimidasi," terangnya.
Dia yakin, semua aparat baik polisi, TNI, hingga kejaksaan akan berlaku netral dalam Pemilu.
"Jika tidak (netral), konsekuensinya terlalu besar karena itu mencederai demokrasi," ucapnya.
Sebagai informasi, kampanye akbar bertajuk "Hajatan Akbar" di GOR Sidoarjo dihadiri puluhan ribu pendukung dari kader PDIP, mulai dari simpatisan hingga relawan.
Ketua Panitia Kampanye Akbar, Hari Yulianto menjelaskan, kampanye bertajuk hajatan rakyat dihadiri sekitar 70 ribuan massa, baik dari unsur partai pengusung maupun kelompok-kelompok relawan pendukung.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jatim, MH Said Abdullah dalam keterangannya menyampaikan, bahwa menghadiri kampanye bertajuk Hajatan Rakyat itu, untuk mendengarkan secara langsung paparan visi misi dari capres Ganjar.
Hajatan rakyat, merupakan simbol kesatuan dari warga berbagai penjuru Jatim yang hadir,lanjut dia .
"Lewat Hajatan Rakyat, kami ingin mengembalikan semangat kepemimpinan yang merakyat. Itulah yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Kepemimpinan yang merakyat , dari rakyat, untuk rakyat,dan berpihak kepada rakyat," ujar Said.
"Kesadaran politik yang harus dibangun juga mesti fokus pada rakyat, tapi jangan buat wong cilik mengharap hanya pada bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) yang memang itu kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah,dalam memberi bantuan, yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Said.(AHF)
Posting Komentar