"Stikosa AWS sebagai kampus jurnalistik, mendorong aparat pemerintah dan keamanan, politisi, penyelenggara Pemilu, dan masyakarakat luas lainnya, agar menghormati tugas wartawan termasuk saat melakukan peliputan Pemilu 2024,
sebagai semangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan pers," tegas Jokhanan di Kampus Stikosa AWS, Rabu (7/2/2024) siang.
Pernyataan ini, kata Jokhanan, merespons sejumlah data yang menyebut terjadinya kasus kekerasan terhadap jurnalis menjelang kontestasi Pemilu 2024. Di antaranya data Aliansi Jurnalis Independen yang menyebutkan bahwa terdapat 58 kasus sepanjang Januari-Juli 2023.
Kemudian insiden awal Januari 2024 lalu, di Kabupaten Kediri, Ketua KPU setempat melarang pengambilan gambar penyortiran surat suara di lokasi gudang Desa Gampeng, Gampengrejo.
"Pers memiliki peran besar dalam mengabarkan penyelenggaran Pemilu, sebagai pendukung fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Jika kebebasan pers dihambat, ini sama halnya dengan upaya menghalangi proses demokrasi," kata Jokhanan.
Pemilu, kata Jokhanan, merupakan proses kolektif yang melibatkan masyarakat untuk menentukan nasib ke depan. Dalam proses itu, media memiliki peran penting untuk menunjukkan siapa calon pemimpin di masa mendatang.
"Media massa akan membuka wawasan, perspektif, hingga akhirnya memudahkan masyarakat memahami siapa calon pemimpinnya. Masyarakat juga bisa melihat dengan jelas, bagaimana proses pemilu berjalan," terang doktor ilmu komunikasi ini.
Komunikasi publik yang buruk Dalam pernyataan sikap ini, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa AWS) juga menyinggung gejala memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia pada Pemilu 2024, dalam perspektif komunikasi publik yang buruk.
Mewakili senat dosen dan alumni, Jokhanan Kristiyono menegaskan bahwa Presiden dan Menteri adalah pejabat negara, sekaligus newsmaker. Dimana mereka akan didengar narasi yang disampaikan melalui komunikasi verbal, sekaligus dilihat aktivitasnya sebagai pesan melalui komunikasi nonverbal.
“Pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan bahwa presiden dan menteri boleh kampanye, bahkan boleh memihak, dalam perspektif komunikasi non-verbal, publik melihat itu sebagai dukungan atau pemihakan kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2024," kata Jokhanan.
Nonverbal communication tersebut kemudian muncul di depan publik. Sehingga masyarakat melakukan tafsir kemudian menterjemahkan berdasar referensi yang dimiliki.
“Jadi bertemu antara komunikasi nonverbal dengan komunikasi verbal, yang memvalidasi anggapan publik. Sehingga kami memaklumi apa yang disuarakan oleh kalangan perguruan tinggi, terutama para guru besar yang menyorot dari perspektif etika politik dalam sistem negara demokrasi,” tukasnya.
Ditambahkan Jokhanan, komunikasi publik yang buruk pejabat negara berpotensi menurunkan akuntabilitas dan legitimasi terhadap pemerintah. Karena komunikasi publik, baik verbal maupun non verbal menjadi panduan publik dalam bersikap. Menanggapi hal ini, Stikosa AWS kemudian menyampaikan empat poin pernyataan sikap.
Pernyataan Sikap Stikosa AWS Menanggapi dinamika politik menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024, kami, Civitas Akademika Stikosa AWS menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut.
1. Kami mengajak setiap pihak, baik politisi, aparat pemerintah, Polri-TNI, akademisi perguruan tinggi, dan masyarakat luas, mendukung pelaksanaan pemilu damai
2. Sebagai kampus komunikasi tertua di Indonesia Timur, kami menuntut agar semua pihak melakukan praktek komunikasi politik secara transparan, cerdas, jauh dari gagasan-gasan yang multi tafsir apalagi menyesatkan,
3. Stikosa AWS sebagai kampus jurnalistik, mendorong aparat pemerintah dan keamanan, pelaku politik, masyakarakat luas, agar menghormati tugas wartawan termasuk saat melakukan peliputan Pemilu 2024, sebagai semangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan pers
4. Kami sebagai akademisi kampus komunikasi, menuntut proses politik yang menjunjung tinggi etika, semangat menghormati, demi terwujudnya pemilu yang bermartabat.(Redho)
Posting Komentar