Kedatangan Badan Advokasi Hukum H.M Toha-Rohman, yaitu I Gusti Jatun Sundoro, SH dan M. Ibrahim Adha,SH.,MH.,ECIH tersebut dalam rangka membuat 2 (dua) laporan.
Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang di duga dilakukan oleh KPU muba dan Bawaslu Muba yang terjadi pada saat Debat ke I pada tgl 31 Oktober 2024, Kemudian Debat ke II pada tgl 20 November 2024 yang di selenggarakan di Gedung Dharmawanita Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selata dan melampirkan dokumen bukti pada laporan tersebut.
Berikut nama-nama termasuk dalam laporan yang telah dilampirkan kepada DKPP Republik Indonesia:
1.M Sigit Nugroho SPd SH sebagai Ketua KPU Muba yang disebut Teradu I.
2.Muparid ST Anggota KPU Muba sebagai Teradu II.
3.Haryanto Ardi SH Anggota KPU Muba sebagai Teradu III.
4.Arieo Pandiko SAK Anggota KPU Muba sebagai Teradu IV.
5.Sarman SH Anggota KPU Muba sebagai Teradu V.
6.Beri Pirmansa Ketua Bawaslu Muba sebagai Teradu VI.
7.Dian Sandi Anggota Bawaslu Muba sebagai Teradu VII.
8.Teguh Prihatin Anggota Bawaslu Muba sebagai Teradu VIII.
Ketua Badan Advokasi Hukum H.M Toha-Rohman Advokat Widodo ,SH saat dikonfirmasi menerangkan bahwa nama-nama diatas Diduga telah melanggar Kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu.
Nama diatas adalah Teradu yang telah kami laporkan kepada DKPP pada hari ini, Komisi Pemilihan Umum Musi Banyuasin diduga telah melakukan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu,KPU Muba melakukan Tindakan yang mengindikasikan kecurangan saat proses Debat 1 dan Debat Tahap 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Muba Pada Rabu 20 November 2024.
Lanjut Widodo,SH Kami minta secara tegas dan dengan hormat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk segera menjadwalkan persidangan menindak lanjuti pengaduan ini Demi mewujudkan prosea Demokrasi yang Luber Jurdil di Kabupaten Musi Banyuasin
Teradu I sampai Teradu V,telah melanggar Kode etik Penyelenggara Pemilu yang telah diatur secara tegas dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang menerangkan tentang Penyelenggara Pemilu Wajib menerapkan Prinsip Integritas dan Profesionalitas serta Peraturan Bersama KPU,Bawaslu dan DKPP Tahun 2012 “tutup nya.
Sementara itu,L Gede Bagas Wanda Staf DKPP yang menerima laporan tersebut menyampaikan bahwa Pihak DKPP RI akan menindaklanjuti laporan yang telah dilampirkan oleh Pihak Badan Advokasi Hukum Toha-Rohman.
Kami telah menerima laporan pengaduan dari Pihak Badan Advokasi Hukum Toha-Rohman dan kita akan segera menindaklanjuti laporan tersebut,”ungkapnya.{Red}
Posting Komentar